Pada
postingan saya kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan fiskal, kebijakan
moneter dan kebijakan sektoril. Apa sih itu? Penasaran? Yuuk baca…
· Kebijakan
Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah suatu
kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi
lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang
beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan
belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
Adapun
tujuan dilakukannya kebijakan fiskal dan macam-macam kebijakan fiskal adalah
sebagai berikut....
·
Tujuan
Kebijakan Fiskal
Adapun tujuan-tujuan dari terjadinya
dan berlangsungnya kebijakan fiskal antaralain sebagai berikut..
- Mencapai stabilitas perekonomian
- Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi
- Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
- Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat
- Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan.
- Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga
Permasalahan
umum dalam kegiatan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah jumlah
uang beredar dimasyarakat yang besar dibandingkan jumlah barang dan jasa akan
menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Cara-cara dalam menghadapi inflasi
melalui kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut..
Cara Alternatif Dalam menganggulangi
Inflasi melalui Kebijakan Fiskal
- Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sampai terciptanya keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia.
- Mengupayakan peningkatan produksi sehingga nantinya jumlah barang atau jasa di masyarakat bertambah yang selanjutnya akan tercapai keseimbangan antara jumlah barang/jasa dengan jumlah uang yang beredar
Keputusan Mengatasi Inflasi melalui
Kebijakan Fiskal
- Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital.
- Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu.
- Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan.
·
Macam-Macam
Kebijakan Fiskal
Macam-macam
kebijakan fiskal terbagi atas 2 bagian yakni macam-macam kebijakan fiskal
berdasarkan segi teori dan macam-macam kebijakan fiskal berdasarkan jumlah
penerimaan dan dan pengeluran, antara lain berikut ini..
a. Macam-macam Kebijakan Fiskal
Berdasarkan Sigi Teorinya
- Pembiayaan Fungsional (Functional Finance) : Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja.
- Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach) : Pengelolaan anggaran adalah mengatur pengeluaran pemerintah, hutang dan perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil.
- Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing budget) : Stabilisasi anggaran adalah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai pengeluaran dan program-program pemerintah. tujuannya adalah penghematan anggaran pemerintah.
b. Macam-macam Kebijakan Fiskal
Bedasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
- Kebijakan Anggaran Seimbang : kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran sama besar, jadi penerimaan yang diterima pemerintah harus sama dengan pengelurannya dan begitupun sebaliknya. Keuntungan kebijakan ini adalah tidak perlu adanya lagi pinjaman baik dari dalam negeri dan luar negeri, sedangkan kerugiannya adalah jika perekonomian negara dalam keadaan kurang baik akan mengakibatkan ekonomi semakin memburuk
- Kebijakan Anggaran Surplus : kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan yang disusun dengan pendapatan/penerimaan harus lebih besar dari pada pengeluaran atau pengeluaran dengan sedikit tetapi pendapatan/penerimaan banyak. ini digunakan untuk mencegah inflasi.
- Kebijakan Anggaran Defisit : kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan/pendapatan. Ini berupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran defisit dilakukan untuk mengurangi depresi dan kelesungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyebabkan kekurangan anggaran.
- Kebijakan Anggaran Dinamis : kebijakan anggaran dinamis adalah kebijakan yang disusun dengan cara jumlah pengeluaran dan penerimaan sama besar dan lama kelamaan jumlahnya makin bertambah. kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang terus bertambah sehingga dibutuhkan jumlah yang besar.
· Kebijakan
Moneter
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha
dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan
yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta
terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata lain, kebijakan moneter
adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu
negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang
atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada
hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana
uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan
berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil
seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan
pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana
ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan
bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang
beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai
kebijakan gol).
·
Jenis-jenis
kebijakan moneter
Dalam
prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang
digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter
melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban
pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas
(jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier
effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi
pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini
dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
- Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di Inflasi penargetan
bawah
sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang
diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank
Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat
antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk
keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa
disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.
Target
suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar
terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan
bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara
bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.
Perubahan
target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar
dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap
pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu
metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat
suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan
kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas
Stanford .
Penargetan
inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di
Selandia Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia , Brazil , Kanada ,
Chile , Kolombia , yang Republik Ceko , Selandia Baru , Norwegia , Islandia ,
Filipina , Polandia , Swedia , Afrika Selatan , Turki , dan Inggris .
2.
Harga Penargetan Tingkat
Harga
penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan
CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang
adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan
tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih
lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation
targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak
diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.
3.
Agregat Moneter
Pada
1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada
pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk
memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika
Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan
Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut
monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal
harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
4. Nilai
Tukar Tetap
Kebijakan
ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing.
Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya
dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.
Di
bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah daerah atau otoritas moneter
menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang
untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan
oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor /
lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana
perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.
Di
bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank
sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target.
Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar
dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur tangan untuk membeli atau
menjual yang diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam
kasus ini, nilai tukar tetap dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus
khusus dari kurs tetap dengan band-band di mana band-band yang diatur ke nol.)
Di
bawah sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit
mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi nilai
tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan mengembang
tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan segala kekhawatiran
tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang ingin mengkonversi mata
uang lokal ke mata uang (jangkar) keras.
Dalam
dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS, maka istilah “dolarisasi”)
digunakan secara bebas sebagai media pertukaran, baik secara eksklusif atau
paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat terjadi karena penduduk setempat
telah kehilangan iman semua dalam mata uang lokal, atau mungkin juga kebijakan
dari pemerintah (biasanya untuk mengendalikan inflasi dan impor kebijakan
moneter kredibel).
Kebijakan
ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas moneter asing atau
pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara mengelompokkan harus menyelaraskan
dengan kebijakan moneter dalam jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar.
Tingkat dimana kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa
tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan, saluran
kredit dan faktor ekonomi lainnya.
Pengaturan
jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif /
Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah
uang yang beedar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif /
Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi
jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money
policy).
Kebijakan
moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market
Operation)
Operasi
pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau
membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah
jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun,
bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual
surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara
lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan
SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas
diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat
bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan
uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang
bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya
menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement
Ratio)
Rasio
cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah
dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah
jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan
jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan
moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan
memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan
pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi
jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank
sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Kebijakan
fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk
mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang
mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan
jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi
negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan
negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan
barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar.
Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan
bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak
ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
·
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan
Moneter
Sebagaimana kita ketahui bahwa
kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan
pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat
harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah
yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai
umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat
berharga.
·
Kebijakan Sektoral
Kebijakan ekonomi sektoral adalah
kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap
departemen pemerintah mengeluarkan kebijakan sendiri, yang bisa sama / berbeda,
untuk sektornya.kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata
niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system
penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya.
Sumber :
Sekian… Semoga
bermanfaat untuk yang membacanya.. tunggu postingan saya selanjutnya.. salam
Indonesia…
Tidak ada komentar:
Posting Komentar